Alasan Dharma Santi tahun ini ditiadakan?Sebenarnya selama ini ada kebijakan agar ke depan inti kegiatan Parisada ini benar-benar hanya melayani umat. Jadi, benar-benar hanya mengurus umat saja. Untuk itu, kita memang memberikan kesempatan kepada semua teman-teman (organisasi atau kelompok) untuk melakukan ritual atau yang lainnya. Sementara Parisada hanya fokus kepada pelayanan umat. Kalau ada jenis-jenis kegiatan yang selama ini dilakukan Parisada bisa dipertahankan, tentu akan dilanjutkan penanganannya oleh Parisada. Kalau tidak, ya kita lepas. Seperti halnya Dharma Santi, belakangan ada rencana untuk melaksanakannya, dengan tiga alternatif tempat yaitu Bali, Jakarta dan Bandung. Siapapun yang mau menjadi Ketua, silahkan saja. Dalam perjalanannya, Bandung merasa berat untuk mengerahkan umat. Kemudian Bali juga menyatakan berat. Lalu diupayakan untuk ditawarkan kepada Panitia Dharma Santi Daerah DKI Jakarta, namun juga berat. Dengan kondisi seperti ini (suasana Pemilu) semuanya menjadi berat, karena untuk menjadi Panitia Pelaksana ada tiga hal harus dipastikan. Pertama, mampu menggali dana. Kedua, mampu mengerahkan umat. Ketiga, bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Dan keputusan ini merupakan hasil rapat Pengurus Parisada, lengkap dengan Sabha Walaka dan Sabha Pandita. Dan disepakati, kalau memang demikian kondisinya, minimal kalau bisa Tawur Agung di Prambanan menjadi acara Nasional, yang tahun ini Panitia Pelaksananya dari Yogyakarta. Tentu tahun depan akan dicoba lagi untuk koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Parisada terbuka dan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengadakan Dharma Santi. Dan nyatanya, hampir semua daerah melakukan Dharma Santi. Jadi ini bagian daripada kebijakan desentralisasi Parisada.
Terkait HUT Parisada ke 50, ada dua Panitia? Parisada tidak melaksanakan Pesamuhan Agung tahun ini, tetapi memperingati HUT Parisada ke 50 tahun di Bali. Ada steering committee yang memberikan arah untuk pelaksanaan kergiatan itu. Untuk acara ini memang dananya sangat terbatas, untuk itu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Bali. Pembukaan dilaksanakan di Fakultas Sastra UNUD, Denpasar pada tanggal 23 Pebruari 2009, dimana PDHI dulu dilahirkan. Acaranya sederhana, hanya pembukaan secara formal lalu seminar-seminar. Ini hanya pembukaannya di sini, karena hingga kini rangkaian kegiatannya belum selesai. Lalu kalau ada pihak-pihak lain yang melaksanakan kegiatan terkait dengan HUT ini boleh-boleh saja. Seperti kegiatan lokakarya yang dilaksanakan oleh UNHI, tidak perlu dipertentangkan, asal untuk kebaikan umat justru harus didukung. Dalam kegiatan lokakarya yang dilaksanakan di Depag, Jakarta, Jumat 20 Maret 2009, saya diundang tetapi berhalangan hadir karena saya sedang melaksanakan tugas kantor di daerah. Dan kalau ada anggota Pengurus Parisada yang hadir mungkin bukan sebagai anggota Pengurus.
Kinerja Parisada? Memang ada rasa kurang puas baik dari Bali dan juga daerah-daerah lain. Saya tidak ingin memberi komentar tentang hal ini. Pada awal kepengurusan ini sudah saya tegaskan beberapa hal, seperti good governance. Rapat rutin bulanan pada minggu pertama, setiap hari Sabtu harus ada notulen. Di antara rapat itu silahkan masing-masing ketua koordinasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketua-ketua yang ada di daerah apa bisa rapat atau tidak, silahkan lihat daftar absennya. Kemudian, masalah rangkap jabatan. Bolehkan merangkap jabatan di setiap level? Maksudnya apabila menjadi Ketua di Pusat, apakah boleh juga menjadi Ketua di daerah? Kebijakannya, semua Pengurus Harian tidak boleh menjadi direksi dan komisaris di perusahaan-perusahaan milik Parisada. Jadi harus memilih, misalnya duduk sebagai komisaris di PT Mabakti atau duduk sebagai Pengurus Harian.
Isu reshuffle Pengurus?Silahkan saja, tetapi harus mengikuti anggaran dasar. Saya ini orangnya simpel. Kalau umat menghendaki saya maju atau mundur, silahkan. Karena dana Parisada terbatas, walaupun sebenarnya sudah banyak kegiatan yang diselesaikan. Jangan mengharapkan Parisada akan mampu menyelesaikan semua masalah, tetapi organisasi-organisasi yang berada dibawahnya yang harus berbuat banyak. Untuk ke daerah saya memang kurang, tetapi selalu berusaha menyempatkan waktu. Karena ada tugas penting dari Negara yang dibebankan kepada saya, sehingga lebih sering ke luar negeri.
Masih ada 2 tahun lebih, bagaimana menghadapi kritik-kritik?Kepada para Ketua, saya minta setiap tahun membuat matrix untuk perbaikan anggaran dasar. Selama ini perbaikan anggaran dasar setiap 5 tahun, waktunya terlalu singkat. Dari matrix yang ada akan menjadi masukan setiap Pesamuhan Agung. Sehingga, apabila ada masukan setiap tahun, maka perubahan anggaran dasar setiap tahun akan menjadi mudah untuk didiskusikan. Ini juga akan mengurangi pelanggaran terhadap anggaran dasar.
Kegiatan BDDN?BDDN merupakan sesuatu yang baru. Selama ini banyak hal yang tidak bagus pertanggungjawabannya. Sehingga banyak asset-aset PHDI yang tidak jelas. Dengan adanya BDDN kita belajar mengelola organisasi dengan baik. BDDN hanya mengumpulkan dana, tetapi ada komite yang mengawasi penggunaannya. BDDN sendiri arahnya ada tiga, yaitu pendidikan umat, kesehatan para pandita/pinandita dan pemberdayaan umat. Program bea siswa untuk pendidikan sudah berjalan. Memang ada sms kepada saya agar pendidikan tidak perguruan tinggi pilihan saja, tetapi juga yang lain. Untuk kesehatan pandita/pinandita baru dijajagi asuransinya saja. Sementara program pemberdayaan umat belum berjalan. Kalau ada program pemberdayaan yang bagus, mari kita lakukan bersama-sama.
Biaya Operasional Parisada?Di Bali, sementara ini untuk Sabha Walaka dan Sabha Pandita sudah dibantu oleh Pemerintah Daerah Bali. Mudah-mudahan yang lain nantinya juga bisa dibantu. Untuk di Jakarta, operasional sebagian dari BDDN dan sebagian dari Departemen Agama. Ketua Parisada Bali sudah mendapat bantuan kendaraan, tetapi kondisi kantor masih tidak memadai. Tanahnya milik PHDI tetapi belum ada surat-suratnya.
TrackBack URI for this entry
Subscribe to this comment's feed
yach... pada awalnya saya seneng SBY ...