Redaksi MH

PHDI Pusat Tak Berdaya

mh-educare

nppJudul di atas dibuat dengan terpaksa. Tetapi itulah kalimat yang tepat menggambarkan keadaan PHDI Pusat sekarang ini terkait dengan kontroversi rencana Reklamasi Teluk Benoa (RTB).

Sudah tiga tahun masyarakat Bali terpecah dalam pro dan kontra mengenai RTB. Penolakan atas proyek ini sekarang sudah semakin meluas, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar Teluk Benoa yang terdampak langsung secara lingkungan sekala (fisik), tetapi oleh masyarakat Hindu di berbagai tempat di Bali, bahkan di Jakarta, karena proyek ini juga mengancam lingkungan niskala (agama Hindu).

Jangankan menjadi pemberi arah atau solusi, sebagai tugasnya yang seharusnya, PHDI Pusat, sedang menghadapi perpecahan yang parah di antara oknum pengurusnya. Salah seorang Ketua Pengurus Harian, I Ketut Wiana, secara terbuka mendukung RTB. Menurut Wiana, Ketua Umum dan Sekretaris Umum juga cenderung mendukung RTB (lihat wawancara dengan Ketut Wiana). Seorang Ketua Pengurus Harian, KS. Arsana menolak RTB. Dia sangat aktif memfasilitasi komponen masyarakat Bali yang menolak RTB bila mereka menghadap ke Pusat. Selebihnya tidak jelas pendiriannya.

Ketua Sabha Walaka, telah membuat pernyataan menolak RTB. Dharma Adhyaksa juga menolak RTB, beliau ikut bersama rombongan para penolak RTB menghadap Kemendagri. Sementara itu wakil Dharma Adhyaksa, yang juga Ketua Tim 9, dari pernyataannya jelas mendukung RTB (Baca: “Bali Akan Hancur Karena Keserakahan dan Kebodohan,” MH 145).

Organisasi-organisasi bernafaskan Hindu yang ada di bawah koordinasi PHDI Pusat juga terbelah menyikapi RTB. ICHI, Peradah, KMHDI, jelas-jelas menyatakan sikap menolak RTB. Bahkan World Hindu Parisad juga menolak RTB. Tetapi Prajaniti, WHDI, dan PSN, sampai sekarang belum jelas sikapnya.

RTB akan menambah luas pulau Bali, menciptakan banyak lapangan kerja, menambah devisa bagi Negara. Tetapi itu bukan urusan PHDI. Urusan utamanya adalah menjaga eksistensi masyarakat Hindu di seluruh Indonesia, dalam kasus ini, Bali.

Satu-satunya pertanyaan yang harus dijawab oleh PHDI adalah: “Apakah kawasan suci dapat dimusnahkan agar di atasnya dapat dibangun fasilitas pelesiran, seperti: hotel, restoran, kafe, tempat karaoke, rumah bilyar, dll? Reklamasi Teluk Benoa akan mengorbankan 70 titik suci termasuk 24 pura di kawasan suci itu.

Jawaban itu harus berdasarkan teks-teks dari Pustaka Suci, bukan teologi-teologian dengan kata-kata tinggi tapi tidak dipahami artinya. “Oleh karena itu, hendaknya Pustaka Suci menjadi otoritasmu untuk memahami tindakan apa yang harus dilakukan dan tindakan apa yang tidak harus dilakukan. Mengetahui perintah-perintah yang dijelaskan oleh Pustaka Suci, kamu diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan itu di dunia ini.” (BG: 16.20).

Jika orang-orang yang duduk di PHDI paham dengan kitab suci, maka hal tersebut seharusnya sudah dapat diputuskan pada Pesamuhan Agung bulan Oktober 2015, tidak perlu membentuk tim pengkajian, tidak perlu menunggu waktu lama untuk menentukan sikap, kecuali ada alasan lain.

Belakangan ada informasi, Panitia Tawur Kesanga 2016 bentukan PHDI menerima bantuan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari pengusaha yang memiliki perusahaan yang akan mengelola RTB bila izinnya tidak dicabut. Di media sosial ini menjadi bahan caci maki. Mereka itu adalah para tokoh, termasuk anggota DPD, mengatakan PHDI melacurkan diri, menjual umat Hindu, menjadi pengkhianat, dll.

Masyarakat Kuta menolak berbagai bantuan sosial yang diberikan oleh investor (lihat wawancara dengan Bendesa Adat Kuta). Seharusnya PHDI memiliki kepekaan moral yang lebih tinggi dari masyarakat biasa. Tapi rupanya PHDI justru defisit moral yang parah. Jadi bagaimana PHDI bisa diharapkan menyelamatkan kawasan suci di Bali, termasuk Pura jika mereka berhutang budi kepada investor yang justru memiliki tujuan sebaliknya?

Selama lima tahun masa bhaktinya, dengan prestasi tidak kelihatan, kecuali mengadakan Tawur Kesanga rutin tiap tahun, PHDI periode ini akan mengakhiri masa bhaktinya pada bulan Oktober tahun ini dengan hujatan yang merendahkan martabatnya. Sangat disayangkan.
Ngakan Putu Putra

bukalapak

tokopedia
To Top